Oleh Dimas Aditya Prawira

Gedung DPRDPR (Dewan Perwakilan Rakyat) adalah dewan negara, dalam sistem tatanegara Republik Indonesia yang merupakan dewan perwakilan rakyat,yang memiliki kekuasaan merancang hukum dan memiliki fungsi legislatif,anggaran dan, pengawasan.

Berbicara mengenai lembaga DPR saat ini,pastinya saudara sudah berfikir, mengenai fasilitas yang lengkap dan serba mewah.Beberapa orang juga beranggapan menjadi anggota DPR itu hanya untuk mencari solidaritas dan mencari popularitas yang merugikankaum mayoritas.Imajinasi ini muncul ketika masyarakat selalu dihebohkan oleh pemberitaan media yang selalu membenarkan keadaan seperti itu. Dari potret dan beberapa gambaran yang jelas saja,banyak orang yang ingin duduk di kursi DPR dengan mencari simpati rakyat,dan setelah mereka duduk dikursi DPR, mereka  melalaikan amanah dari masyarakat .Maka dari itu, kita harus mengetahui apa fungsi dari dewan perwakilan rakyat(DPR)ini.Baik orang dewasa,remaja maupun  anak anak.Agar kelak ketika ada bagian dari masyarakat, yang mencalonkan diri untuk menjadi anggota dewan,mereka sudah punya bekal yang cukup untuk mensejahterkan rakyat dan menghilangkan citra buruk bagi sebagian anggota dewan,yang menggunakan DPR sebagai alat menghimpun dana untuk kepentingan pribadinya sendiri.

Terlintas dalam benak kita, tentang enaknya menjadi seorang anggota legislatif. Yang setiap hari berangkat kerja menuju gedung nusantara satu maupun gedung nusantara dua di komplek DPR-MPR. Namun untuk menjadi anggota dewan, rakyat juga dituntut untuk harus memiliki pengalaman yang luas dan nyata dalam hubungan bermasyarakat.Dan calon anggota dewan, juga harus memiliki Ilmu pengetahuan,baik tentang ilmu murni dan juga ilmu kemasyarakatan, supaya anggota DPR dapat mensejahteraakan kehidupan masyarakat . Dan yang paling penting, anggota DPR adalah orang yang menjaga amanah, dan jujur dalam menjalankan serta melaksanakan tugasnya.

Dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 20 A ayat(1) menjelaskan bahwa”Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi,fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

fungsi DPR yang pertama, yaitu fungsi legislasi yang berarti DPR lah yang memegang kekuasaan untuk membentuk undang – undang dan membahasnya bersama presiden, untuk mendapatkan kesepakatan bersama (Pasal 20 UUD 1945). Kemudian menerima dan membahas usulan rancangan undang – undang yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah yang berkaitan dengan bidang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi.

Fungsi DPR yang kedua, yaitu fungsi anggaran (DPR bertugas untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama presiden).

Dan fungsi DPR yang terakhir, yaitu fungsi pengawasan. Fungsi ini diberikan dengan maksud untuk mencegah dan menghindari terjadinya perilaku yang menyimpang serta penyalahgunaan wewenang/kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah,dengan kata lain pemerintah dapat diawasi dalam melaksanakan tugas.

Masing-masing fungsi  tersebut, berpengaruh terhadap kontribusi percepatan
pembangunan  dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat.Kontribusi percepatan pembangunan adalah upaya nyata untuk mempercepat pembangunan suatu daerah.
Hal hal yang mendorong percepatan pembangunan suatu daerah adalah:
1)Peningkatan Investasi(penanaman modal) untuk menambah barang barang modal(perumahan,jembatan,atau barang-barang modal lain yang berupa alat kerja)
2)Pemberdayaan masyarakat, terutama masyarakat miskin dan juga kaum perempuan
3)Peningkatan pengeluaran pemda,khususnya untuk membeli barang-barang asli daerah yang bersangkutan

Baca juga:  Cybercrime Vs Cyberlaw

Ruangan DPR

Contoh  dari fungsi-fungsi DPR yang bersangkutan dengan kontribusi percepatan pembangunan adalah:

1)Dalam bidang Infrastruktur:
-Fungsi legilatif        : a.DPR bersama Presiden membentuk Undang undang
pembangunan infrastruktur daerah terpencil/perbatasan
contoh: -membuat undang – undang jaringan
telekomunikasi di daerah terpencil
-Fungsi anggaran     : a.DPR bersama presiden membahas RAPBN bersama
dengan memperhatikan pertimbangan DPD tentang
infranstruktur
contoh:-mengalokasikan APBN untuk memperbaiki
sarana dan  prasarana,transportasi dan juga
komunikasi

  -Fungsi Pengawasan     : a.DPR mengawasi pemerintah dalam pengalokasian
dana APBN
contoh:-mengawasi lembaga pemerintahan yang
bertanggung  jawab mengalokasikan dana
APBN untuk memfasilitasi masyarakat.

2)Dalam bidang perekonomian:
-Fungsi Legislatif     : a.KOMISI VI DPR bersama Presiden menetapkan
undang-undang yang melindungi pengusaha menengah
menengah kecil dari monopoli investor-investor asing
dan cabang produksi penting dikuasai oleh negara.
contoh:-membatasi impor barang dan membeli produk
dalam negri
-Fungsi Anggaran    : a.KOMISI VI DPR bersma presiden menetapkan APBN
seminimal mungkin supaya dana tidak terlalu
membengkak yang berimbas pada beberapa kenaikan
kebutuhan,seperti:Harga BBM dan TDL
-Fungsi Pengawasan   :a.KOMISI VI DPR mengawasi jalannya kegiatan
bersama pemerintah supaya harga tetap stabil dan
tidak terjadi kelangkaan kebutuhan dan bahkan krisis.

3)Dalam bidang Sanitasi Lingkungan(mineral)
-Fungsi Legislatif     : a.KOMISI V DPR bersama Presiden menetapkan
undang undang untuk Menata Sumber Daya Mineral
untuk dimanfaatkan sebaik baiknya dan tidak
digunakan untuk kepentingan pribadi.
-Fungsi Anggaran    : a.KOMISI VDPR bersama Presiden Menetapkan
Anggaran untuk pemeliharaan dan pelestarian Sumber
Daya mineral untuk daerah terpencil atau terisolir dari
Sumber Daya Mineral
contoh:-pengiriman air ledeng untuk masyarakat papua
-Fungsi Pengawasan :a.KOMISI V DPR bersama pemerintah mengawasi
PDAM yang memegang kekuasaan penuh untuk
mendistribusikan air bersih ke masyarakat luas.

Sebenarnya kita sudah tau, apa masalah percepatan pembangunan yang tengah dihadapi oleh negara kita saat ini.mulai dari yang sudah di selesaikan dan yang belum terselesaikan,seperti:

1)Masalah Pendidikan
Di Indonesia banyak SDM yang tidak dimanfaatkan atau dikalahkan teknologi.

2)Masalah Sarana Perhubungan
Di beberapa wilayah perbatasan Indonesia,banyak wilayah yang belum terdapat sarana perhubungan seperti(Jembatan,jalan,jaringan telekomunikasi,dan transportasi)

3)Masalah Banyak Daerah Tertinggal
Di beberapa wilayah Indonesia juga terdapat rakyat yang belum bisa membaca, belum berpakaian dan bahkan hidup masih secara nomaden.

4)Masalah Pemukiman Kumuh
Di Indonesia sendiri hampir dari setiap ibukota propinsi memiliki daerah kumuh atau wilayah tidak layak huni,karena beberapa kalangan masyarakat masih tidak peduli kebersihan

5)Masalah Kejahatan
kejahatan adalah salah satu faktor penghambat pembangunan, jika dibiarkan maka akan ada halangan percepatan pembangunan karena kekhawatiran akan teror.

Oleh karena itu DPR harus tanggap dengan keadaan seperti ini,DPR harus selalu berusaha untuk memperjuangkan apa yang menyangkut kesejahteraan kehidupan .

Maka dari itu seandainya saya terpilih menjadi anggota DPR, saya akan bekerja untuk masyarakat dan menyelesaikan berbagai polemik kehidupan sesuai dengan fungsi DPR, dengan cara membuat undang-undang yang menyangkut kesejahteraan orang banyak, dan dengan memanfaatkan dana APBN untuk percepatan pembangunan, serta dengan melakukan pengawasan terhadap lembaga yang menggunakan dana rakyat,untuk kesejahteraan rakyat bukan untuk maksiat. Saya akan memberikan bukti nyata bukan hanya janji belaka.
Saya akan memberikan program belajar gratis yang sebenar-benarnya kepada masyarakat,bukan seperti sekarang,yang masih membiarkan banyak dari rakyat miskin yang tidak sekolah,karena sekolah tersebut masih meminta pembayaran pembangunan yang meminta dana yang banyak.

Baca juga:  Jejak Piala Dunia Dari Masa ke Masa

Saya akan membebaskan biaya pengobatan bagi masyarakat yang kurang mampu, sehingga tidak akan pernah ada lagi orang yang meninggal akibat tidak mendapat pelayanan dari rumah sakit karena kurang biaya.

Dalam  pembangunan,saya akan menggunakan pajak untuk memperbaiki jalan & membuat infrastruktur yang memadai di daerah Perbatasan dan daerah tertinggal.

Saya akan membangun sektor ekonomi baru di luar pulau jawa, sehingga ekonomi tidak tumbuh dan terpusat di daerah Pulau Jawa.Dan memaksimalkan program KB dan pemerataan penduduk sehingga tidak ada pembludakan penduduk di suatu tempat yang menyebabkan angka pengangguran dan kriminlitas menjadi tinggi.

Memanfaatkan dan mengelola  SDA yang ada di Indonesia dengan cara mengelola seluruh produksi penting  negara seperti: tambang minyak dan tambang emas

Membuat Transportasi masal yang efisien untuk setiap daerah bukan hanya saja di pulau Jawa,sehingga angka kecelakaan menurun dan polusi udara akan hilang.

Melakukan pembangunan dan pemerataan penduduk dengan melakukan pemanfaatan SDA di berbagai daerah sehingga terjadi keseimbangan ekonomi dengan pembangunan.

Setelah itu ekonomi masyarakat akan tumbuh seiring perkembangan percepatan pembangunan, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi angka kemiskinan.Ini tidak akan bisa terjadi jikalau Masyarakat tidak mau atau tidak peduli dengan pemerintahan.Hendaknya terjadi sinergi(hubungan) yang kuat antara pemerintah dan rakyat dalam menjalankan percepatan pembangunan.

Karena saya memang mempunyai cita cita dan akan selau menyuarakan persamaan antara rakyat kaya dan rakyat miskin.Dan kita wajib bersyukur dengan keadaan kita yang masih berada seperti ini,karena kita wajib menyayangi orang miskin.Karena yang membedakan kita bukanlah pangkat dan jabatan,tapi yang membedakan adalah tingkat ketaqwaan kita masing-masing.

Maka dari itu mudah-mudahan tulisan ini bisa menyadarkan kita dan bisa menghilangkan rasa kecewa terhadap anggota DPR yang menjadikan lembaga ini lading penghasilan uang.Karena kita tahu,DPR adalah penyambung lidah rakyat,

 yang akan menyuarakan suara rakyat bukan suara maksiat.

REFERENSI:
-http://aldirontahalele.blogspot.com/2012/11/pelaksanaan-fungsi-dpr-dalam.html
-w.dpr.go.id/id/berita/pimpinan/2013/agu/29/6587/Fungsi-Pengawasan-DPR-Paling-Menonjol-
-id/id/berita/7885-bantu.percepatan.pembangunan.pulau.kecil.indonesia.ugm.adopsi.pulau.alor